SBY: Partai Demokrat Masih Berdiri Tegak

JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat yang digelar di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (29/6/2013), sebagai ajang untuk membulatkan semangat dan tekad untuk mensinergikan langkah-langkah bersama menuju kepemenangan Pemilu tahun depan. 

"Dan yang lebih penting lagi untuk meningkakan kontsribusi dan pengabdian kita kepada rakyat dan negara yang sama-sama kita cintai," kata SBY dalam sambutannya. 

Menurut SBY, pihaknya bersyukur berkat kehadirat Allah SWT,maka Partai Demokrat hingga hari ini masih bisa berdiri tegak meskipun menghadapi banyak cobaan dan gempuran bertubi-tubi. 

"Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada partai kita untuk berbenah diri. Dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada para kader baik di ruangan ini maupun di seluruh tanah air karena sejak Kongres Luar Biasa dilaksankaan di Bali, kita makin kompak dan bersatu," kata SBY. 

Pada kesempatan itu, SBY juga menyampaikan terima kasih kepada para kader Demokrat karena bersedia untuk berbenah dan hasilnya sudah kelihatan. 

"Saya katakan berkali-kali, lebih baik kalau ada masalah kita berbenah diri daripada sibuk melempar ke kanan kiri menutupi kekerangan sambil menyerang ke sana kemari," kata SBY.

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Partai Pakai Dana Bansos Harus Diberi Sanksi

JAKARTA - Dana bantuan sosial (Bansos) yang bergulir sejak reformasi yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah, serta prosentasenya naik setiap tahun, namun sasaran dan pertanggungjawabannya tidak jelas. 

“Untuk pemilu 2014 ini sudah ada kemauan baik untuk terciptanya pemilu yang bersih dari uang haram, jujur, adil, dan demokratis, serta KPU dan Bawaslu bisa mempertanggungjawabkan dana pemilu sebesar Rp 40 triliun. Kalau tidak, maka KPU tak akan punya wibawa untuk memaksa parpol untuk melakukan hal yang sama. Termasuk dalam penyalahgunaan dana Bansos di kementerian partai itu,” kata Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti bersama Roy Salam dari Indonesia Bugjet Wacth, dalam diskusi dana Bansos untuk parpol di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/6/2013). 

Ray Rangkuti mengatakan, uang triliun itu sudah mulai bergulir sejak KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) legislatif pada Agustus mendatang. 

“Jarak pengesahan dana bansos dalam APBN-P dengan pemilu itu terlalu dekat, sementara metode penyebaran dan pertanggung jawaban dana bansos tersebut tidak jelas. Karena itu KPU harus meminta kepada seluruh parpol untuk melaporkan dana parpol dan calegnya secara transparan,” katanya. 

Menurut Rangkuti, kalau terbukti partai menggunakan dana Bansos, maka harus mendapatkan sanksi yang tegas, sampai pada diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Namun, langkah itu bisa dilakukan jika KPU dan Bawaslu sendiri, juga mampu mempertanggungjawabkan dana Rp 40 triliun sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri. 

“Kalau tidak, maka KPU dan Bawaslu gagal menghasilkan pemilu dan pilpres yang bersih, jujur, adil, demokratis dan tak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. 

Roy Salam meyakinkan jika dana Bansos selama ini khususnya di daerah justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik incumbent, yang maju kembali dalam pilkada. 

“Selain dari APBD, dana Bansos itu justru digunakan untuk mendorong elektabilitas calon kepala daerah. Dana itu mencapai Rp 50 triliun, sedangkan untuk pusat mencapai Rp 100 triliun. 

Sementara dalam penanggulangan sosial tak diberikan secara terus-menerus. Ditambah lagi tak ada aturan yang jelas, maka dana itu rawan disalahgunakan oleh partai,” kata Salam. 

Menurut Salam, penerima dana Bansos tersebut justru yang mempunyai akses dengan partai. Baik secara struktural maupun kultural. Semua untuk kepentingan politik. 

“Selain itu kalau ada penerimanya fiktif. Ditambah lagi untuk LSM dan Ormas, seharusnya yang diterima 100 persen, tapi yang diterima hanya 50 persen sampai 60 persen,” katanya.

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Ibukota Dikepung Demonstran, Polisi Siaga Penuh

JAKARTA - Hari ini (17/06)  ribuan orang berencana berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Jakarta.  Sejumlah titik strategis akan didatangi para pemrotes dari berbagai kalangan itu. Polisi meminta masyarakat tetap tenang namun waspada.
  
"Petugas sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, tetap beraktivitas saja seperti biasa," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta kemarin. 
    
Polri tidak melarang bila ada unsur masyarakat yang berdemonstrasi terkait kenaikan harga BBM. Namun masyarakat dihimbau tidak mengganggu ketertiban umum apalagi sampai berbuat anarkis. "Silahkan saja, tapi tetap dalam koridor undang-undang," kata mantan Kabidhumas Polda Papua itu.
    
Agus menjelaskan, bila ada tindak kriminalitas dalam menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan BBM, maka aparat di lapangan tidak akan segan-segan menindaknya secara tegas. "Kita himbau masing-masing koordinator massa bisa tertib dan selalu berkomunikasi dengan petugas," katanya.
    
Dari data perijinan yang masuk ke Polda Metro Jaya, ada sejumlah titik di ibukota yang bakal diserbu massa. Misalnya,  Aliansi Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Tangerang Raya dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan  mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Pintu Tol Kebon Nanas dan Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta
    
Lalu, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mengerahkan 300 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kementerian BUMN, dan Istana Negara
    
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengerahkan 2.000 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR . Forum Buruh DKI mengerahkan 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Balaikota DKI Jakarta.
    
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengerahkan 300-500 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Kawasan Industri Pulogadung.
    
Koalisi Rakyat Untuk Indonesia mengerahkan 150 orang berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan. Serta mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa akan menurunkan 3.000 mahasiswa ke gedung DPR.
    
Agus menjelaskan,  Polri telah melakukan beberapa tindakan antisipasi kerawanan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Itu sudah dilakukan sejak 10 Juni 2013.
    
"Waktu operasinya  satu bulan ke depan kita melakukan langkah-langkah pengamananrencana kenaikan BBM yang nantinya akan diberlakukan pemerintah,"katanya.
    
Menurut Agus, program pengambilan langkah-langkah antisipasi diterapkan di seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. "Pengamanan juga dilakukan di 31 Polda. Kita bagi dua prioritas, 1 dan 2 wilayah yang data terkait kemungkinan terjadi pelanggaran distribusi BBM sudah dilakukan antisipasi," katanya.
    
Agus menjelaskan, polisi  dilarang melakukan tindakan yang bisa memprovokasi massa, seperti menembakkan gas air mata atau peluru karet jika tidak ada perintah dari komandan lapangan. "Anggota sudah paham untuk selalu persuasif dan tidak terpancing provokator,"katanya.
    
Salah satu koordinator demonstrasi Adhie Masardi meminta warga tak takut beraktivitas. "Kami menolak bbm demi masyarakat juga," kata mantan juru bicara Gus Dur ini.
    
Adhie yang sekarang aktif di Gerakan Indonesia Baru mengklaim akan menurunkan 10 ribu massa di Jakarta. "Mereka initidak dibayar dan murni. Kami menilai pemerintah sama sekali tidak peka menaikkan bbm sekarang," katanya.

SBY Masih Bisa Dijadikan Jualan Demokrat

JAKARTA - Pengamat politik Hanta Yuda menyatakan, suara Partai Demokrat akan kesulitan mengulangi kesuksesan pada Pemilu 2009 lalu. Menurutnya, ada tiga faktor yang membuat partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi jawara Pemilu 2009.

"Tahun 2009 yang mengantar Demokrat menang adalah figur SBY, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah dan bebas korupsi," kata Hanta dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6).

Namun kini, lanjutnya, PD hanya punya dua faktor kunci untuk mendongkrak elektabilitas yang terus anjlok. Dua kunci itu adalah pesona SBY dan kinerja pemerintah yang bagus.

Namun Hanta tidak yakin faktor bebas korupsi yang mengantar PD memenangi Pemilu 2009 bakal menjadi pertimbangan para pemilih. Sebab, beberapa kader Demokrat tersandung kasus korupsi.

"Tapi yang terakhir (bebas korupsi) saya kurang yakin. Jadi Demokrat cuma bisa andalkan poin 1 dan 2 (pesona SBY dan kinerja pemerintahan, red)," ucap Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Harry Azhar Aziz sependapat dengan Hanta. Menurut Harry, figur SBY memang menentukan pada tahun 2009 lalu.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, SBY hanya menjadi panutan. Hal itu sama saja seperti PDI Perjuangan yang menjadikan Soekarno sebagai panutan. "SBY menjadi panutan," ucapnya.

Konvensi Demokrat akan Picu Kader Bersaing

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, konvensi Partai Demokrat akan menghasilkan calon terbaik karena merupakan pilihan rakyat.

"Konvensi Partai Demokrat memberikan ruang bagi warga terbaik untuk memimpin negeri ini ke depan dan benar-benar terbaik pilihan rakyat," kata Didi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (16/6).

Karena melibatkan publik, kata Didi, pihaknya yakin ketika calon presiden dari hasil konvensi terpilih akan mendatangkan gairah bagi publik untuk ikut memilih saat pemilihan umum nanti.

"Ini (konvensi) ide baru, terobosan yang saya yakini tidak hanya memenuhi gairah kehendak publik datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), tetapi membuka kesempatan putra terbaik rakyat," ucapnya.

Konvensi Demokrat ujar Didi, juga memicu para kader untuk bersaing dengan tokoh dari luar. Ia menerangkan, kader partai berlambang segitiga mercy itu tidak diberikan kekhususan. "Tidak ada prioritas bagi orang dalam karena yang milih masyarakat," ucapnya.

Konvensi Partai Demokrat, kata Didi, tidak hanya sekadar untuk menaikkan elektabilitas partai. Namun ada sesuatu yang lebih penting yaitu soal masa depan bangsa. "Tujuan utama memperbaiki kepimpinan di masa yang akan datang," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Ogah Tarik Tiga Menteri, PKS Punya Motif Ekonomi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap teguh menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, hingga saat ini tiga orang kader PKS masih menduduki kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sikap "mendua" ini diduga akan menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Pasalnya, sikap ini akan membuat masyarakat menilai PKS haus kekayaan dan kekuasaan.
"Dengan PKS tidak menarik tiga menteri, makin meningkatkan persepsi publik bahwa jabatan itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Karena kan bisa menambah pendapatan bagi partainya kan," ujar pakar komunikasi politik, Heri Budianto kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/6).
Menurutnya, manuver politik ini bukan pertama kali dilakukan PKS. Sebelumnya, partai pimpinan Anis Matta itu melakukan hal yang sama saat pembahasan kasus Century dan mafia pajak.
Masih lanjut Heri, PKS bisa melakukan pembangkangan berkali-kali karena memanfaatkan sikap tidak tegas Presiden SBY sebagai pemimpin koalisi. Selama ini, sambungnya, elit PkS selalu menyerahkan nasib mereka di koalisi kepada SBY.
"Saya kira PKS hitungan politik, kekuatan PKS tidak signifikan. Bermain dua kaki itu paling aman. Ketika PKS menarik tiga menterinya maka simpati publik akan meningkat. Tetapi kalau ditarik, ekonomisnya pasti akan berkurang," papar Heri.

Wasiat Taufiq Kiemas Terkait Penggantinya di MPR

JAKARTA — Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menyampaikan bahwa almarhum Taufiq Kiemas pernah berpesan agar Ketua MPR tidak dipilih melalui voting atau pemungutan suara. Saat ini, posisi Ketua MPR RI otomatis kosong setelah Taufiq Kiemas meninggal dunia pada Sabtu (8/6/2013) lalu. 

Hajriyanto menyampaikan, Taufiq Kiemas sempat menyatakan bahwa idealnya seorang Ketua MPR dipilih berdasarkan konsensus. Pasalnya, Ketua MPR memiliki tantangan tersendiri.

"Sangat ideal kalau dilakukan konsensus karena memang Ketua MPR dimensi politiknya beda. MPR lebih pada kenegarawanan," kata Hajriyanto, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Politisi Partai Golkar ini berharap pengganti almarhum merupakan sosok senior yang berwibawa dan mengayomi. "Kemarin konsensus gampang karena Taufiq Kiemas memenuhi itu. Kita berharap pimpinan jangan jauh-jauh sekaliber Taufiq Kiemas," ujarnya.

Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura pada Sabtu (6/8/2013) lalu. Calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada pekan depan, MPR akan mengirim surat kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas.

Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan. Nama yang diajukan nantinya akan dikukuhkan oleh MPR melalui sidang paripurna atau pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan ke seluruh Anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. Sementara itu, PDI Perjuangan belum memikirkan calon pengganti Taufiq. Alasannya adalah karena masih dalam suasana duka. 

Sumber: KOMPAS.com

Presiden Sindir Kepala Daerah yang 'Ngaku' Cinta Lingkungan

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir para kepala daerah yang kerap mengaku mencintai lingkungan hanya ketika menjelang pemilihan kepala daerah. Presiden menyarankan masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan. 

Hal itu disampaikan Presiden ketika acara penyerahan penghargaan lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/6/2013).

"Tolong nanti kalau ada pilkada, pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota, pilihlah mereka yang mencintai lingkungan. Mencintai betul, bukan pada saat kampanye saja. Saudara bisa melihat rekam jejaknya," kata Presiden, disambut tawa para penerima penghargaan.

Presiden mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak izin yang dikeluarkan kepala daerah di luar Pulau Jawa, khususnya oleh bupati yang tidak memenuhi syarat dari aspek pemeliharaan lingkungan. Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk terus membatalkan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Presiden juga menginstruksikan kepada jajaran pemerintah untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres itu berisi perpanjangan moratorium izin selama dua tahun.

Kepada para kepala daerah, Presiden meminta mereka jangan salah dalam memahami pelestarian lingkungan. Misalnya, membiarkan rakyat lapar asalkan lingkungan tidak diganggu, atau membiarkan lingkungan rusak asalkan perekonomian tumbuh.

"Tentu tidak boleh terjadi. Tugas kemanusiaan kita membuat rakyat makin sejahtera. Kita yakin bisa tingkatkan kesejahteraan rakyat, kurangi kemiskinan tanpa harus merusak lingkungan," pungkas Presiden. 

Sumber: KOMPAS.com

Siswi SMK Itu Diduga Istri Sirri Mantan Presiden PKS

JAKARTA - Setelah dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus tindak pencucian uang untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq, sosok Darin Mumtazah hilang bak ditelan bumi.

Namun hari ini, keberadaan siswi kelas XII SMK yang diduga menjadi istri siri Luthfi Hasan Ishaaq itu terlihat mengunjungi rumah kontrakan yang telah dikosongkan keluarganya sejak dua bulan lalu, di Jalan Bhineka Raya Nomor 3 RT 10/09, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, sekira pukul 16.30 WIB.

"Tadi dia naik mobil sama temannya. Isinya lima orang, dua laki-laki, tiga perempuan, dia duduk di belakang," ujar Eni, salah seorang warga sekitar, Kamis (23/5/2013).

Menurut Eni, Darin tidak menyempatkan diri untuk singgah. Mobil Suzuki Karimun Estillo hitam itu terlihat hanya berjalan pelan, dan seorang teman laki-laki Darin sempat membuka kaca mobil.

"Cuma buka kaca, terus nunjuk-nunjuk rumah. Tapi saya yakin itu Darin," tegasnya.

Hal ini berbeda dari pengakuan ibunda Darin, Mufidah, saat ditemui secara terpisah di kediaman barunya di Jalan Kebon Nanas Selatan I RT 12/08, Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur, pada Kamis siang.

Mufidah mengaku Darin bersama ayahnya, Ziad, tengah berada di Cirebon, Jawa Barat. "Darin sama ayahnya lagi pergi ke Cirebon," ujar perempuan yang akrab dipanggil Umi itu.

sumber: www.okezone.com

Dana Politik dan Prilaku Wakil Rakyat

Oleh: Haji Marwan

Inti demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan sendiri adalah hak untuk membuat hukum dan peraturan. Kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang mempunyai hak untuk membuat hukun dan peraturan.

Pelaksanaan riilnya, dibuatlah konsep perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di Parlemen. Parlemen diberi kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan perundangan, para wakil rakyat terpilih akan mewakili suara dan kehendak rakyat dan bertindak demi kepentingan rakyat.

Disinilah sulap demokrasi bermula. Rakyat beranggapan dan memang dimanipulasi supaya tetap beranggapan bahwa kedaulatan di tangan mereka.
Padahal faktanya yang memegang kedaulatan itu adalah para anggota parlemen. Kedaulatan rakyat disederhanakan begitu rupa menjadi sekedar kedaulatan parlemen atau kedaulatan anggota parlemen. Sebab merekalah yang menetapkan undang-undang dan hukum, bukan rakyat. Rakyat hanya diharuskan tetap berasumsi bahwa undang-undang produk parelemen hakekatnya dibuat oleh rakyat.

Kedaulatan anggota parlemen sendiri masih bisa dipertanyakan. Faktanya anggota parlemen ternyata tidak independen. Mereka tetap harus mengikuti garis kebijakan dan pendapat partai. Itu artinya mereka harus mengikuti kehendak para elit partai termasuk dalam pembuatan undang-undang. Karena itu, elit partai itulah yang lebih berdaulat dari para anggota parlemen. 

"Apakah Penguasa, Wakil Rakyat di Parlemen yang merupakan Produk Demokrasi itu, bener-benar memihak kepada rakyat?"

Lebih dari itu dalam sistem demokrasi yang sarat modal para politisi butuh dana besar untuk bisa jadi anggota parlemen. Begitu pula parpol perlu dana besar untuk menjalankan aktifitas politik dan menggerakan mesin politik. Dari mana dana itu diperoleh? Jawabnya, sebagian kecil dari kantong sendiri dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Jadilah para pemilik modal itu jadi pihak yang paling berpengaruh.

Hal yang sama juga terjadi pada perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemilihan pemimpin. Rakyat tidaklah independen memilih penguasa. Rakyat "dipaksa" memilih calon pemimpin yang disodorkan oleh Parpol, Kedaulatan Rakyat memilih Penguasa sudah dibatasi oleh Parpol.

Untuk jadi Penguasa butuh dana besar, untuk "mahar" dan biaya kampaye. Dari mana dana besar itu diperoleh? Lagi-lagi dari para Pemilik Modal.

Dengan titik tolak di atas, semua itu membawa implikasi berbahaya. Pertama Peraturan Perundangan produk Parlemen, terutama tentang Ekonomi, cenderung berpihak kepada Pemilik Modal. Kedua Kebijakan Pemerintah melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan Pengusaha yang telah mendukungnya.

Menurut Profesor Sosiologi Universitas Colombia C Wright Mills bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik. 

Kelas di atasnya anggota Konggres/DPR/Parlemen, Partai Politik dan Kelompok Politik atau yang disebut sebagai Pemimpin Politik.  Kelas tertinggi disebut "The Power Elite" terdiri atas Militer, Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Besar. Kelompok inilah yang memegang kendali sebuah negara.

Penulis adalah PNS di Dispora Barito Utara

Najib Minta Oposisi Bisa Terima Hasil Pemilu Malaysia Dengan Lapang Dada

JAKARTA - Partai koalisi Barisan Nasional (BN) berhasil unggul dalam penghitungan sementara Pemilihan Umum (Pemilu) 2013 Malaysia. 

Pimpinan Partai BN, Najib Razak meminta kepada partai oposisi Pakatan Rakyat (PR) untuk dapat menerima hasil pemilu tersebut dengan lapang dada.

"Saya berharap pihak oposisi bisa menerima hasil penghitungan tersebut dengan hati yang terbuka," kata Najib seperti yang dikutip dari media straitstimes, Senin (6/5/2013).

Seperti diketahui, dalam pemilu Malaysia 2013 kali ini, diikuti oleh dua partai, yaitu Partai koalisi BN dan partai oposisi PR, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Pemungutan suara pun dilakukan pada Minggu (5/5) kemarin.

Pemilu Malaysia kali ini diikuti oleh 1.900 kandidat yang merebutkan 222 kursi parlemen pusat dan 505 kursi negara bagian. Berdasarkan hasil sementara, partai BN memenangkan sebanyak 122 kursi, sedangkan PR sebanyak 60 kursi. (jor/mpr)

Anwar Ibrahim Khawatirkan Kecurangan dalam Pemilu Malaysia

KUALA LUMPUR -  Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, memperingatkan, “kecurangan besar-besaran dapat menggagalkan koalisinya meraih kemenangan dalam pemilu yang ketat pada akhir pekan.Koalisi Barisan Nasional sudah memerintah selama 57 tahun tapi pada pemilu terakhir tahun 2008 kehilangan mayoritas dua-pertiga dalam Parlemen.

Kini Malaysia menunggu untuk menyaksikan apakah oposisi pemimpin Anwar Ibrahim dapat memaksa pergantian pemerintah.

Anwar mengatakan, ia percaya koalisi tiga partai Pakatan Rakyat pimpinannya dapat memenangkan pemilu.Akan tetapi, tokoh kontroversial itu mengemukakan tudingan pembelian suara dan kecurangan dalam pendaftaran pemilih yang menguntungkan pemerintah.Menurutnya, “kecurangan besar-besaran” dapat mencegah kemenangan.

Ia melihatnya sebagai tidak biasa bahwa Australia tidak mengirim tim pengamat pemilu ke Malaysia.“Ini mengherankan bagi saya karena respon awal dari Australia adalah tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri,” katanya dalam program Lateline ABC.

“Kami tidak meminta dukungan terhadap partai manapun. Kami meminta Australia untuk tetap konsisten dengan posisi kebijakan luar negerinya untuk mendukung kebebasan dan demokrasi.” “Kenapa Australia berbicara lantang tentang Irak atau Afghanistan atau Myanmar dan membisu tentang Malaysia?”

Oposisi Malaysia terdiri dari tiga partai multi-rasial, satu diantaranya beranggota mayoritas etnik Cina, satunya lagi Muslim. Pemerintah mengatakan, oposisi multi-rasial tidak stabil dan kerusuhan sipil dapat tercetus jika mereka terpilih.

Jajak pendapat paling akhir menunjukkan, kedua koalisi bersaing ketat dengan jumlah pendukung yang kurang lebih sama. Anwar pernah enam tahun dipenjarakan atas tuduhan korupsi dan pelanggaran seksual, yang kini luas dipandang sebagai kampanye fitnah oleh pemerintah. Putrinya, Nurul Izzah Anwar, memenangkan kursi dalam Parlemen di tahun 2008.

Sebelumnya, Nurul mengatakan dalam program World Today bahwa ia merasa optimis tapi hati-hati tentang pemilu.  “Setiap anggota koalisi, setiap pemimpin memahami, begitu banyak yang dipertaruhkan,” katanya.
“Harapan banyak rakyat Malaysia berada di tangan kami.”

Ia mengatakan, keterlibatan kaum muda Malaysia dalam politik dapat mengubah arah negara itu. “Sekitar hampir 30 persen orang yang memilih untuk pertama kalinya adalah kaum muda. Mereka adalah kelompok yang lebih cerdas, lebih kritis,” katanya. (abc/d)

Najib Razak Dalam Sorotan

KUALA LUMPUR -  Kharismanya tak sekuat saingannya, tapi strateginya tak kurang cerdas. Jelang pemilu Malaysia, Perdana Menteri Najib Razak hadapi sorotan dari dalam dan luar partai.Lahir dalam keluarga yang bertradisi politik, Perdana Menteri Najib Razak yang berusia 69 tahun memerintah sejak 2009. Ayahnya, Abdul Razak Hussein, menjabat Perdana Menteri Malaysia kedua dari tahun 1970 – 1976. Jabatan itu kemudian diisi oleh paman Najib Razak, Hussein Onn.

Perjalanan karirnya diawali ketika berusia 23 tahun, setelah meraih gelar Bachellor of Arts di bidang ekonomi industri di Inggris. Setahun kemudian, Najib Razak menjadi wakil menteri termuda. Ia pernah menangani sejumlah portfolio, termasuk pendidikan dan pertahanan.Jabatan Perdana Menteri diraihnya 2009, satu tahun setelah pemilihan umum 2008, saat Barisan Nasional terpukul dan kehilangan posisi mayoritas di parlemen.

Berusaha memenangkan kembali dukungan, sejumlah langkah Najib menerobos tentangan dari kubu konservatif dalam partainya. Kepada pengritiknya ia ingatkan bahwa para pemilih mendatang tidak bisa lagi disuap nasionalisme usang. Ditekannya, mayoritas pemilih muda akan bertanya apa yang akan tersedia bagi mereka nanti.

Ia meluncurkan sejumlah program liberalisasi ekonomi dan berhasil menarik modal asing. Kritik terhadap pemerintah yang semakin lantang, dijawabnya dengan membatalkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, ISA dan mengurangi pembatasan hak-hak warga.

Namun bagi Barisan Nasional yang berkuasa sejak Malaysia merdeka, kritik hanya berkurang sedikit. Terutama dari oposisi, yang menilai sejumlah program nasional seperti 1 Malaysia diluncurkan begitu dekat dengan pemilu. Program yang sulit ditandingi oposisi dan mengusung kesatuan bangsa itu, juga menyediakan antara lain, layanan klinik kesehatan, email, diskon belanja murah dan dana kegiatan pemuda bagi rakyat Malaysia.

Juga di dalam koalisi partai muncul kekhawatiran akibat program yang diduga bisa menggoyahkan posisi status-quo kaum bumiputera Malaysia. Seiring Pemilu, posisi Najib Razak bisa sulit, apabila ia gagal menggalang dukungan mayoritas dalam pemilu 2013. (DW/d)

Warga Malaysia Antusias Datangi Bilik Suara

KUALA LUMPUR – Warga di Malaysia mendatangi sejumlah tempat pemungutan suara dengan antusias dalam pemilu yang berlangsung hari Minggu (5/5) di berbagai tempat.

Kondisi cuaca yang cerah juga mendorong warga di negara itu keluar dari rumah mereka untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai pemilu yang ketat dalam 56 tahun terakhir.

Para pemilih punya kesempatan untuk memberikan suaranya kepada kandidat pilihan mereka di berbagai TPS mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 sore ini.

Di salah satu lokasi tempat pemungutan suara yang terletak di SMK Bandaraya, Bangar pemilih juga dilaporkan telah antri dengan sabar sebelum tempat itu dibuka.

Di TPS ini calon anggota parlemen dari partai oposisi, Pakatan Rakyat, Nurul Izzah Ibrahim memberikan suara utk mempertahankan kursinya di Lembah Pantai yang direbutnya lima tahun lalu. Kedatangannya disambut tepuk tangan oleh para pemilih yang sedang antri.

Dengan mengenakan baju pink muda berhiaskan bunga kuning dan topi lebar dia menyempatkan diri untuk menyalami sejumlah pendukungnya.

Beberapa malah semopat berfoto bersamanya. Kepada para watawan dia kembali mengungkapkan keyakinan akan kemenangannya meski menyadari masih akan terjadi kecurangan.

“Kecuranngan dan kelemahan masih terjadi di pemilu Malaysia. Tadi ada yang nengatakan kepada saya ada pengundi yang masuk dalam rumahnya,” kata Nurul

Nurul mengakui dalam pemilu ini ada perbaikan dengan penggunaan tinta untuk pertama kalinya walau masib diwarnai kontroversi karena dianggap cepat pudar.“Yang diperlukan untuk masa depan adalah reformasi Suruhan Jaya Pilihan Raya (komisi pemilihan)”

Rencananya calon dari Barisan Nasiobal, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin juga akan memberikan suara di TPS yang sama.

Sementara PM Najib Razak akan memberikan suaranya di sekolah menengah sains Sultan Ahmad Shah di Peka, Pahang.

Kondisi cuaca yang cerah dan mendorong banyak pemilih datang ke TPS dilaporkan telah memberikan keuntungan bagi partai penguasa, Barisan Nasional.

Hasil awal

Laporan menyebutkan untuk pemiliu tahun ini ada 12.992.661 pemilih yang akan memberikan suaranya di 8.245 TPS. Warga Malaysia akan mengetahui hasil awal pilihan mereka pada tengah malam nanti.

Sebelumnya pada 30 April panitia pemilu telah menerima 272.387 suara lewat surat yang sebagian besar diberikan oleh pemilih dari kalangan polisi dan militer.

Politisi baik dari Barisan Nasional maupun partai oposisi, Pakatan Rakyat akan berupaya meraup suara pemilih untuk memperebutkan 222 kursi di parlemen.

Dalam pemilu sebelumnya Barisan Nasional mampu meraih 140 kursi sementara Pakatan Rakyat memperoleh 82 kursi.

Hasil pemilu hari ini rencanannya akan diumumkan pada hari Senin (06/05) pukul 07.30 waktu setempat atau pukul 06.30 Waktu Indonesia Barat. Namun hasil awal sudah bisa diketahui pada tengah malan nanti. (bbc/d)

Pemkab Barut Alokasikan Dana Pilkada Rp11,7 Miliar

MUARA TEWEH, Pemerintah Kabupaten Barito utara, Kalimantan Tengah, mengalokasikan dana untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013-2018 pada 5 Juni 2013 nanti sebesar Rp11,7 miliar.

"Alokasi dana telah mendapat persetujuan DPRD Barito Utara. Dana digunakan untuk pilkada putaran pertama sebesar Rp7,5 miliar dan persiapan dana untuk putaran kedua Rp4,2 miliar," kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD Barito Utara, Set Enus, di Muara Teweh, Jumat.

Menurut Enus, dukungan dana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu.

"Jadi secara jelas meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran dan alokasi anggaran melalui APBD bagi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun ini," kata Enus.

Disamping dukungan anggaran, juga memberikan dukungan sarana dan prasaran untuk menunjang kelancaran persiapan dan pelaksanaan pemilukada seberti hibah komputer, peminjaman kendaraan operasional maupun personil.

Pihak DPRD Barito Utara mengharapkan kepada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, instansi terkait, para camat, lurah/kades maupun stakeholder kemasyarakatan lainnya membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu Kada 2013 maupun pemilu legislatif 2014.

Selain itu semua pihak yang terlibat didalam melaksanakan tahapan pemilukada ini hendaknya bekerja dengan berpedoman pada azaz penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas.

"Keberhasilan dan kesuksesan penyelenggara pilkada Barito Utara tahun 2013 dan pemilu legislatif tahun 2014, dapat dijadikan cermin budaya serta indikator bagi keberhasilan pendidikan politik dan pemahaman demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat Barito Utara," pungkas Enus.

Tujuh pasangan calon Peserta Pilkada Barito Utara

MUARATEWEH, Tujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Kalimantan masing-masing dari kiri nomor urut 7 pasangan Hj Relawati-Purman Jaya, (6) Shalahuddin - Hj Nurul Ainy, (5) Nadalsyah-Ompie Herby.

Nomor urut (4)  pasangan Jhamhudji-Junia Soharto,(3) Muylar Samsi-Yusia S Tingan, (2) Sapto Nugroho-Jamaluddin dan (1) Mahmud-Lucius memperlihatkan nomor urutnya dalam menghadapi pilkada 5 Juni 2013, Selasa (23/4).

Tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara periode 2013-2018 itu juga tandatangani kesepakatan menjaga ketertiban dalam pilkada serta siap menang dan siap kalah.

Sebanyak 358 Caleg Sukabumi Berebut 35 Kursi DPRD Kota

(SUKABUMI) - Sebanyak 358 bakal calon legislatif (caleg) akan memperebutkan kuota kursi DPRD di Kota Sukabumi. Mereka berasal dari 12 partai politik yang akan bertarung pada Pileg 2014 mendatang. Berkas pencalegan mereka saat ini tengah diverifikasi oleh KPU setempat.

Ratusan caleg tersebut akan berebut kursi di tujuh kecamatan yang terbagi dalam tiga daerah pemilihan (dapil) dengan masing-masing jatah kursi yang berbeda.

Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citaming sebanyak 12 kursi. Dapil dua kuota kursinya sebanyak 11 yakni Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Lalu, untuk dapil tiga meliputi Kecamatan Warudoyong dan Gunungpuyuh dengan kuota sebanyak 12 kursi.

Kepastian jumlah bakal caleg tersebut berdasarkan daftar calon sementara (DCS) yang masuk ke KPU Kota Sukabumi hingga Senin (22/4). Hanya saja, tidak semua parpol menyetorkan 100 persen jumlah bakal calegnya.

“Dari 12 parpol, hanya ada empat parpol yang menyerahkan jumlah DCS sesuai kuota kursi anggota DPRD Kota Sukabumi sebanyak 35 kursi,” kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Kota Sukabumi, Agus Firmansyah kepada Pos Kota, Selasa (23/4).

Menurut Agus, semua berkas bakal caleg tengah diverifikasi. Tahapan verifikasi berkas ini untuk meneliti kelengkapan persyaratan masing-masing dan akan berakhir sampai 6 Mei mendatang.

“Setelah diverifikasi nantinya kita akan mengumumkan hasil verifikasi ini. Semua berkas caleg sudah mulai diperiksa mulai hari ini,” jelasnya.

Humas Infokom Pimpinan Kesatuan Pejuang Ampera ’66, Robby M Muharam menegaskan semua bakal caleg ini harus diuji oleh publik.

Pasalnya, kompetensi mereka harus mumpuni karena akan mewakil aspirasi masyarakat nantinya. Dalam pengawasan ini, Robby juga mengharapkan adanya peran aktif dari panwaslu. (poskota)